Letak Ibu Kota Baru Indonesia Bernama Nusantara, Ini Detail Lokasinya

Dan saya tidak melihat sedikit pun bahwa pemindahan ibu kota negara sebagai jawaban atas ketakmerataan dan ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Penetapan Ibu Kota Nusantara sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan memiliki visi untuk mewujudkan “Kota Dunia untuk Semua”, sebuah kota perfect yang dapat menjadi function mannequin bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi tersebut bertujuan menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Pemindahan ibu kota negara bukanlah hal yang terlarang dalam konstitusi sebagaimana indonesia pernah melakukan pemindahan ibu kota negara dari DIY ke Jakarta sebelumnya. Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, dan membangun IKN baru . Pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan dan menjadikannya sebagai Economic Super Hub merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dari barat menjadi lebih ke timur, melalui pengembangan enam klaster ekonomi dan dua klaster pendukung.

“Ada 10 juta jiwa penduduk DKI Jakarta. Separuhya saja 5 juta penduduk jika pindah ke Kaltim banyak. Makanya a hundred and seventy ribu jiwa ini harus siap,” katanya. “Kan kemarin saya berdiskusi terkait langkah-langkah teknisnya untuk bagaimana bisa melakukan percepatan investasi dan tidak hanya itu kita juga berkomunikasi terhadap potensi investor di sektor-sektor yang lain fuel, pangan, jadi tidak pada konteks yang sempit soal IKN saja. Pada 1997, Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri, dimaksudkan untuk pusat pemerintahan.

Dengan pemindahan ibu kota ini juga bertujuan untuk memenuhi janji pemerintah untuk melakukan pemerataan ekonomi di daerah-daerah luar jawa. Di pulau-pulau nusantara lainnya, approval pemerintah relatif lebih rendah dan dapat dikatakan hampir bersaing dengan pihak oposisi. Dengan pemindahan ibu kota ini pemerintah bertujuan untuk meningkatkan legitimasi mereka di luar pulau jawa sehingga dapat memperkuat posisi mereka pada pemilu-pemilu yang akan datang. Berdasarkan materi information di atas, kita dapat melihat sektor pertambangan memberikan kontribusi terbesar pada APBN 2018 nasional. Hal ini memberikan rasionalitas untuk memindahkan ibu kota ke kalimantan sehingga mampu mendekatkan ke pusat kontributor perekonomian nasional. Dengan pemindahan ibu kota, pembangunan infrastruktur yang lebih besar dapat dialokasikan untuk memberikan potensi pengembangan akses pertambangan yang maksimal.

Pemberlakuan sistem ini membutuhkan kemudahan akses web tidak hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga bagi masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Akan tetapi, akses listrik yang masih rendah di Kalimantan dapat menjadi faktor penghambat dikarenakan sistem dapat berhenti mendadak akibat listrik yang masih tidak stabil. Pengembangan akses listrik dan internet di daerah calon ibu kota dan daerah lainnya, terutama daerah satelit juga harus dikembangkan untuk memaksimalkan keberhasilan program “e-government” ini.

Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis faktor dan dampak perpindahan ibu kota negara dalam pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi tentu berhubungan dengan konsep ekonomi pembangunan hingga iklim persaingan usaha pada pelaku usaha sehingga penting untuk melihat aspek persaingan usaha hingga peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjaga iklim persaingan usaha. Hasil penelitian ini tentu menjelaskan faktor dan dampak perpindahan ibu kota negara dalam pemerataan ekonomi yang berakibat pada pemulihan ekonomi. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pemulihan ekonomi sangatlah penting salah satunya terciptanya lapangan kerja. Beberapa negara yang berhasil memindahkan ibu kota negara salah satunya Kazakhstan sebagaimana terdapat pertimbangan sebelum perpindahan ibu kota negara sehingga Negara Indonesia dapat mencontoh atau dapat gambaran terhadap proses perpindahan ibu kota negara. Perpindahan ibu kota negara tidak hanya sekedar memindahkan pusat Pemerintahan namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Perpindahan ibu kota negara sebagai upaya untuk pemerataan ekonomi sehingga perlu ditinjau dari beberapa aspek terutama dalam aspek ekonomi, hukum dan masyarakat. Tinjauan umum dalam perpindahan ibu kota negara pada aspek persaingan usaha tentu menjadi hal yang menarik untuk dikaji sebagaimana terdapat investor yang akan masuk dalam proses pembangunan ibu kota negara. Permasalahan pada penelitian ini adalah apa saja faktor yang melatarbelakangi perpindahan ibu kota negara dalam pemulihan ekonomi dan bagaimana dampak perpindahan ibu kota negara terhadap pemulihan ekonomi.

Pemerintahan daerah/negara bagian tidak dapat campur tangan dalam dua kebijakan ini karena dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan politik nasional. Namun dalam praktiknya DPR tidak diikut sertakan dalam pengambilan kebijakasaan dalam memindahkan ibu kota negara, sehingga terkesan DPR tidak melaksanakan fungsinya. Maka berdasarkan hal tersebut tidak sesuai dengan norma yang ada dalam konstitusi dalam ketentuan pasal 20 ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi “dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”. Dengan demikian, luputnya partisipasi dewan perwakilan rakyat dalam pengambilan kebijakan pemindahan ibu kota negara merupakan bentuk inkonstitusionalnya proses pemindahan ibu kota negara.

Pihaknya senantiasa mengoptimalkan berbagai rencana kerja Otorita IKN di 2023 agar bisa menjalankan amanah dari UU Nomor three Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. “Kami ingin lapor juga kami menerima cukup banyak pernyataan minat atau letter of interest. Hingga kemarin, hingga minggu lalu jumlahnya 142 investor, 90 kami kategorikan pihak serius,” ujarnya. Tanggal 18 Januari 2022, merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara menjadi UU oleh DPR RI dan Pemerintah. Presiden Joko Widodo mengatakan proses pembangunan ‘Nusantara’ memakan waktu yang tak singkat.

Menurut saya, bila tujuan pemerintah adalah pemerataan ekonomi seharusnya pemerintah meningkatkan pada sektor perdagangan karena dapat memberikan peluang dan menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan di daerah perbatasan dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan pendapatan dari sektor perdagangan. Oleh karena itu, pembangunan di daerah yang tidak memiliki akses ke pelabuhan laut merupakan bukti keanehan/ketidaksiapan pemindahan ibu kota. Pemindahan ini mungkin dapat menyebabkan isu baru, yaitu saat hasil tambang telah habis, pemerintah tidak dapat melakukan transisi sektor ekonomi dikarenakan semua dana nasional telah diinvestasikan pada sektor pertambangan. Dalam negara berbentuk serikat, negara terdiri dari berbagai negara bagian yang memiliki otonomi yang lebih tinggi daripada negara berbentuk kesatuan. Pemerintah daerah juga memiliki otoritas yang lebih tinggi ketimbang pemerintah pusat dalam menentukan hukum dan kebijakan ekonomi yang berlaku.

“Pemahaman yang komprehensif mengenai kareakteristik sosial, ekonomi, maupun budaya masyarakat akan membantu Indonesia mewujudkan IKN yang “Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable”,” beber Rudy. Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengingatkan kepada pemerintah agar tidak memaksakan percepatan pembangunan Ibu kota Nusantara. Hal itu disampaikannya dengan pertimbangan pendanaan yang memiliki keterbatasan terhadap pembangunan infrastruktur yang dinilai akan menjadi ibu kota baru tersebut. Dalam pertemuan itu Bahlil dan Tony Blair membahas terkait langkah-langkah teknis untuk melakukan percepatan investasi, serta potensi investasi di sektor selain IKN seperti sektor gas hingga pangan.

Compartir