Menyambut Nusantara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

Dari angka tersebut, ninety diantaranya sudah menyatakan keseriusannya menanamkan modalnya di IKN. Jakarta, lanjut Presiden, akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan international. Pada tahap awal juga ditargetkan infrastruktur dasar utama selesai dibangun dan beroperasi, seperti air hingga energi untuk 500 ribu penduduk di tahap awal. Presiden Joko Widodo mengatakan proses pembangunan ‘Nusantara’ memakan waktu yang tak singkat.

Sebelumnya, Tony Blair mengatakan ketertarikan investor terhadap IKN diharapkan bisa terus berlanjut dan dia siap untuk memberikan dukungannya sampai dengan terealisasi. Bahkan, dukungan kolaborasi juga dapat diberikan melalui investasi di luar Ibu Kota Nusantara. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair diyakini akan menjadi jembatan Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan investor supaya berinvestasi di Ibu Kota Negara Nusantara. Bambang menuturkan, dari ninety investor yang menyatakan keseriusannya itu dilanjutkan ke proses bisnis dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha . Adapun pihaknya sudah mencatat 142 investor yang berminat investasi di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Pengaturan anggaran pengeluaran daerah seharusnya diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan sistem sentralisasi. Hal ini jelas menunjukan ketidak merataan sosial-ekonomi sehingga ibu kota memiliki pengaruh yang besar dalam permasalahan nasional. Selain itu, sistem ini memberikan kekuatan pada ibu kota lebih besar daripada ibu kota daerah yang seharusnya memberkan efek terbesar di pembangunan daerah di penjuru Indonesia. Akses informasi di daerah-daerah juga perlu agar dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Akses informasi yang mampu diakses oleh segala pihak dapat mengembangkan pengambilan keputusan yang lebih sigap dan akurat.

Dalam artikel kali ini, kami tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai paradigma yang muncul dengan pemindahan ibu kota dan peran ibu kota sendiri dalam tata kenegaraan serta isu sosial dan ekonomi yang muncul dalam isu ini. Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, absenya pembentukan undang-undang sebagaimana yang dilakukan sebelumnya merupakan bentuk dari inkonstitusionalnya pengambilan kebijkan dalam melakukan pemindahan ibu kota negara. Peran ini membuat ibu kota menjadi simbol suatu negara yang dapat menunjukkan siapa yang mengendalikan ibu kota juga dapat mengendalikan pemerintahan dalam skala nasional.

Selanjutnya meningkatkan kesatuan nasional dengan membuka lahan kosong di tengah-tengah Brasil. Membangun Ibu Kota Negara tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan lingkungannya saja, tetapi juga manusianya, baik yang akan pindah maupun yang telah lama menetap. Kementerian PPN/Bappenas telah memproyeksikan jumlah penduduk dan urbanisasi yang akan terjadi di Ibu Kota Negara. Sementara, sisa pendanaan berasal dari sumber lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha , Badan Usaha Milik Negara , swasta murni, pendanaan internasional, dan inventive financing. Pembangunan Ibu Kota Nusantara secara berkelanjutan dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial, yang diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa di IKN dengan memprioritaskan produk dalam negeri dan UMKM. Dalam rangkaian kunjungan ke Kalimantan Timur, Sabtu (18/06), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyempatkan diri untuk meninjau langsung progres persiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Perpindahan ibu kota negara sebagai upaya untuk pemerataan ekonomi sehingga perlu ditinjau dari beberapa aspek terutama dalam aspek ekonomi, hukum dan masyarakat. Tinjauan umum dalam perpindahan ibu kota negara pada aspek persaingan usaha tentu menjadi hal yang menarik untuk dikaji sebagaimana terdapat investor yang akan masuk dalam proses pembangunan ibu kota negara. Permasalahan pada penelitian ini adalah apa saja faktor yang melatarbelakangi perpindahan ibu kota negara dalam pemulihan ekonomi dan bagaimana dampak perpindahan ibu kota negara terhadap pemulihan ekonomi. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis faktor dan dampak perpindahan ibu kota negara dalam pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi tentu berhubungan dengan konsep ekonomi pembangunan hingga iklim persaingan usaha pada pelaku usaha sehingga penting untuk melihat aspek persaingan usaha hingga peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjaga iklim persaingan usaha. Hasil penelitian ini tentu menjelaskan faktor dan dampak perpindahan ibu kota negara dalam pemerataan ekonomi yang berakibat pada pemulihan ekonomi.

Sistem ini cocok untuk negara denganMulticulturalismdan memiliki berbagai macam ras, agama, dan beragam pandangan politik. Menurut berita dari CNBC Indonesia dalam artikelnya yang berjudul “Hari ini Jokowi Cek 4 Lokas Calon Ibu Kota Baru Kalteng”, kita dapat melihat lokasi calon ibu kota yang tidak memiliki akses langsung ke pelabuhan. Hal ini dapat dikatakan menarik karena sektor ekonomi terlihat seolah-olah ingin dibangun berdasarkan pendapatan dari pertambangan ketimbang perdagangan. Padahal, sektor pertambangan memiliki nilai tambah yang lebih rendah dan memiliki value yang lebih tinggi daripada sektor perdagangan ataupun sektor industri pengolahan. Menurut saya, bila tujuan pemerintah adalah pemerataan ekonomi seharusnya pemerintah meningkatkan pada sektor perdagangan karena dapat memberikan peluang dan menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan di daerah perbatasan dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan pendapatan dari sektor perdagangan.

Compartir