Paradigma Pemindahan Ibu Kota Negara Bem Feb Ugm

Dari angka tersebut, ninety diantaranya sudah menyatakan keseriusannya menanamkan modalnya di IKN. Jakarta, lanjut Presiden, akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan world. Pada tahap awal juga ditargetkan infrastruktur dasar utama selesai dibangun dan beroperasi, seperti air hingga energi untuk 500 ribu penduduk di tahap awal. Presiden Joko Widodo mengatakan proses pembangunan ‘Nusantara’ memakan waktu yang tak singkat.

Sebelumnya, Tony Blair mengatakan ketertarikan investor terhadap IKN diharapkan bisa terus berlanjut dan dia siap untuk memberikan dukungannya sampai dengan terealisasi. Bahkan, dukungan kolaborasi juga dapat diberikan melalui investasi di luar Ibu Kota Nusantara. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair diyakini akan menjadi jembatan Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan investor supaya berinvestasi di Ibu Kota Negara Nusantara. Bambang menuturkan, dari ninety investor yang menyatakan keseriusannya itu dilanjutkan ke proses bisnis dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha . Adapun pihaknya sudah mencatat 142 investor yang berminat investasi di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Seperti yang kita ketahui saat ini ibu kota Indonesia yang saat ini masih berada di Jakarta dipimpin oleh pemimpin dari pihak oposisi pemerintahan pusat. Hal ini tentunya membuat pemerintah pusat merasa tidak nyaman dalam melakukan kebijakannya karena merasa berada di bawah pengaruh pihak oposisi. Hal ini diperkuat dengan turunnya approval pada partai-partai yang disokong oleh pemerintah pusat (PDIP, Hanura, PKB, dan lain-lain) dikalahkan poleh partai-partai oposisi (Gerindra, Demokrat, PKS, dan lain-lain). Dengan pemindahan ibu kota ini juga bertujuan untuk memenuhi janji pemerintah untuk melakukan pemerataan ekonomi di daerah-daerah luar jawa. Di pulau-pulau nusantara lainnya, approval pemerintah relatif lebih rendah dan dapat dikatakan hampir bersaing dengan pihak oposisi.

Rancangan Undang-Undang Ibu kota Negara akhirnya disahkan menjadi UU IKN. Semua fraksi di DPR mendukung UU IKN, kecuali Fraksi PKS. Sebagai UU yang mendapat perhatian luas publik dan mengundang polemik, pembahasan UU IKN termasuk sangat singkat, yaitu hanya dibahas dalam waktu forty two hari. Dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 dan penyusunan program tahun 2019 pada 5 unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . “Walaupun tanggalnya masih 2024 tapi persiapannya harus kami lakukan dari sekarang, persiapan pemindahan bagaimana kita memindahkan ASN, TNI/POLRI dalam beberapa tahapan bahkan penyelenggaraan Pemerintha harus kami pikirkan dari sekarang,” ujarnya. “Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akan segera mempersiapkan rancangan undang-undang untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR,” ujar Presiden.

Presiden ingin memamerkan IKN sebagai contoh transformasi suatu negara baik dari segi lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, dan teknologi. Termasuk mengakselerasi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta tata sosial yang toleransi dan menjunjung etika publik. Sebagian publik bahkan ada yang menilai bahwa RUU Cipta Kerja yang buruk tersebut pun membahasanya masih jauh lebih baik dari RUU IKN. Saat pembahasan RUU Cipta Kerja masih menyisakan perdebatan di ruang publik.

Apakah misalnya karena alasan “Pilkada 2017” dijadikan sebagai indikator untuk mengukur Jakarta sebagai tidak merepresentasikan identitas bangsa, anti kebinekaan, dan rendah penghayatannya terhadap Pancasila? Pada 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyodorkan skenario, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, namun direncanakan dan dibangun benar-benar, atau memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta. Pertama, Bambang Brodjonegoro menjelaskan pembelajaran dari Brasil yaitu dengan motivasinya untuk memperbarui kebanggaan nasional dengan membangun ibu kota yang trendy di abad 21.

Sistem ini cocok untuk negara denganMulticulturalismdan memiliki berbagai macam ras, agama, dan beragam pandangan politik. Menurut berita dari CNBC Indonesia dalam artikelnya yang berjudul “Hari ini Jokowi Cek 4 Lokas Calon Ibu Kota Baru Kalteng”, kita dapat melihat lokasi calon ibu kota yang tidak memiliki akses langsung ke pelabuhan. Hal ini dapat dikatakan menarik karena sektor ekonomi terlihat seolah-olah ingin dibangun berdasarkan pendapatan dari pertambangan ketimbang perdagangan. Padahal, sektor pertambangan memiliki nilai tambah yang lebih rendah dan memiliki price yang lebih tinggi daripada sektor perdagangan ataupun sektor industri pengolahan. Menurut saya, bila tujuan pemerintah adalah pemerataan ekonomi seharusnya pemerintah meningkatkan pada sektor perdagangan karena dapat memberikan peluang dan menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan di daerah perbatasan dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan pendapatan dari sektor perdagangan.

Compartir